SOP Program Kesejahteraan Sosial Anak

01 Juli 2019 | Administrator | 62 Dilihat

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun Renstra-Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), penerapan penganggaran secara terpadu (Unified Budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (Performance Based Budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 2005-2025. RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan untuk kurun waktu 5 tahun sesuai periodesisasi kepala daerah Kabupaten Way Kanan terpilih.

Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran teknis dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

 

1.2. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
  2. Undang-Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebannyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  25. Keppres Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
  26. Keppres Nomor 83 Tahun 1999 tentang  Lembaga Koordinas Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
  27. Keppres Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
  28. Keppres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
  29. Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  31. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
  32. Peraturan Menteri Sosial Repubik Indonesia Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2014-2019;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2005-2025;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2016-2021;

1.3. TUJUAN

Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, exploitasi dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

1.4 SASARAN

Sasaran LKSA yang akan dicapai dalam periode Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yaitu dari tahun 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 adalah menurunnya persentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar.

Meningkatnya persentase orang tua/keluarga yang bertanggungjawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak, menurunya persentase anak yang mengalami masalah sosial, meningkatnya pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial dibidang pelayanan anak yang terlatih, meningkatnya pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang bermitra dan berkontribusi melalui APBD dalam pelaksanaan LKSA dan meningkatnya produk hukum perlindungan anak yang diperlukan untuk landasan hukum LKSA.

 Kriteria Penerima Program

Sasaran LKSA diperiotaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial dan kemiskinan, ketelantaran,kecacatan, keterpincilan,ketunasosial dan penyimpangan perilaku dan korban bencana dan atau korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Sasaran Penerima Manfaat dibagi 5 kelompok meliputi : 1. anak balita terlantar membutuhkan perlindungan khusus (lima tahun kebawah); anak terlantar tanpa asuhan orangtua (6 sampai 18 Tahun), meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orangtua /keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua dari keluarga.

  1. Anak terpaksa bekerja dijalanan (6-18 Tahun) anak yang rentan bekerja dijalanan, anak yang bekerja dijalanan, anak yang bekerja dan hidup dijalan.
  2. Anak yang berhadapan dengan hukum (6-18 Tahun), meliputi anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum anak yang mengikuti proses peradilan, anak bersatus dispersi, dan anak yang telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perlanggaran hukum.
  3. Anak dengan kecacatan (0-18 Tahun) meliputi anak dengan kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental, anak dengan kecacatan ganda, dan anak memerluakan perlindungan khusus lainnya(6-18 Tahun) meliputi anak dengan situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan baik pisik dan atau mental, anak korban exploitasi, anak dari kelompok minoritas terisolasi serta dari komonitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Nafsa) serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

 Konsep pokok yang digunakan dalam LKSA adalah anak adalah orang yang belum berusia 18 Tahun termasuk juga anak yang dalam kandungan.